Permasalahan pengelolaan zakat secara juridis normatif dalam kaitannya dengan spirit otonomi daerah kian menarik untuk diteliti. Hal ini karena zakat merupakan salah satu alternatif lembaga pendanaan bagi kemaslahatan ummat yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi persyaratan tertentu diwjibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan yang ditentukan menurut ajaran Islam. Berkenaan dengan itu, kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita Bangsa Indonesia yang begitu luhur, sehingga kalimat tersebut dituangkan dalam salah satu isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Inonesia dan memajukan kesejahteraan umum “ .
Permasalahan zakat yang diteliti, mengenai landasan hukum pengelolaan zakat, mekanisme yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga pengelola zakat, serta kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan zakat.
Pada dasarnya zakat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999, Nomor: 164), tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu pertimbangan yang diketengahkan dalam peraturan perundang-undangan ini bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan nasional negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan Nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersfat pisik, materi dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan peran-serta masyarakat dalam pembangunan Nasioanal.
Kian jelas, bahwa pengelolaan zakat dimaksudkan untuk menggali potensi sumberdaya pembangunan yang berasal dari muslim yang memiliki kemampuan finansial untuk dikelola dalam meningkatkan jalannya pembangunan di daerah. Pengelolaan zakat sangatlah erat dengan penerimaan daerah dari sektor pajak penghasilan . Pengelolaan kedua sumberdaya ini secara lebih luas, diberikan amanat kepada Pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan rakyat dalam berbagai aspek kehidupan.
Secara sederhana, kebijakan pajak (fiskal) adalah kebijakan yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini bersama dengan kebijakan lainnya, seperti kebijakan moneter dan perdagangan bertujuan untuk mempengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal mempunyai posisi strategis karena kebijakan moneter kurang mendapatkan prioritas.
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral dalam mengelola persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti tingkat invlasi, nilai tukar mata uang, atau pertumbuhan ekonomi. Kebijakn moneter ini dapat berupa menaik-turunkan tingkat suku-bunga, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui operasi pasar, atau menetapkan reserve requairements atau melakukan aktivitas di pasar valuta asing. Jelas bahwa kebijakan moneter akan banyak bertentangan dengan ekonomi konsepsi Islam yang tidak mengenal pembungaan uang. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar seharusnya dihadapkan kepada kebijakan fiskal untuk memperlancar jalannya perekonomian.
Zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal pada masa awal Islam. Di samping itu sebagai sumber pendapatan negara Islam yang utama pada waktu itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk goverment expenditure maupun goverment transfer . Zakat juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama kaum lemah.
Kemunduran pemerintah Muslim (dawlah Islamiah) mulai terjadi ketika zakat terpisah dari kebijakan fiskal negara, dan menjadi urusan masing-masing pribadi muslim. Sistem kekhalifahan yang merakyat yang lebih modern diganti dengan sistem monarkhi. Sumber-sumber pendapatan negara pun disesuaikan dengan yang dianut oleh kerajaan-kerajaan lainnya terutama dari sektor pajak, atau bahkan upeti. Penggunaannya pun semakin menjauh dari spirit zakat.
Dalam struktur kebijakan fiskal konvensional, zakat belum menjadi salah satu instrumen. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin mensucikan hartanya. Pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan secara tradisional dan bersifat end-to end distribution. Hasilnya, zakat dibuat tidak berdaya menghadapi tingkat kemiskinan yang melanda negara muslim (Indonesia di daerah, termasuk kota Bima).
Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia sudah cukup lama, telah melewati dari pelita kepelita, tapi warisan penjajahan seperti kesengsaraan, keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan masih membelenggu Bangsa dan Negara Indonesia. Pemerintah telah menggunakan berbagai strategi dalam rangka mengangkat derajat kehidupan masyarakat, tapi masih saja tidak mampu untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Bangsa dan Negara tersebut.
Walaupun kemampuan Negara masih terbatas dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tapi diperlukan adanya kesadaran bersama semua komponen Bangsa untuk membangun masyarakat melalui peran serta dalam bidangnya melalui potensi yang dimiliki masing-masing.
Umat Islam sebagai mayoritas di Negeri ini merupakan komponen Bangsa yang dapat membantu berperan dalam memberdayakan masyarakat dan Bangsa untuk mengangkat derajat Bangsa dari keterbelakangan.
Dalam ajaran Islam ada potensi besar yang dikenal dengan istilah zakat yang merupakan syariat dan ketentuan Alllah SWT yang menciptakan umat manusia serta alam semesta ini betapa Maha sempurnanya Alllah SWT setelah menciptakan manusia, langit dan bumi beserta isinya, kemudian memikirkan lagi nasib umatnya untuk melanjutkan kehidupan umatnya didunia ini dengan mensyariatkan atau memerintahkan agar mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang tidak mampu (fakir-miskin).
Hal ini merupakan suatu potensi besar umat Islam dalam membangun Bangsa dan Negara melalui zakat, karena zakat dalam ajaran Islam memiliki potensi yang dapat digali sebagai sumber dana untuk memberdayakan umat karena ibadah zakat selain memiliki dimensi vertikal sebagai bentuk pengabdian kepada sang Khalik juga memiliki dimensi horizontal sebagai bentuk keperdulian terhadap sesama manusia terutama yang kurang beruntung hidupnya.
Zakat adalah merupakan suatu kehendak Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri dimana perinyah zakat tersebut ditentukan dengan segala aturan-aturan dalam Al-Qur’an secara jelas dan lugas dan tidak bisa dibantah dan direkayasa oleh siapapun. Pada zaman Rasulullah zakat sudah mulai diatur bahkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah zakat baru disyariatkan secara terperinci.
Di Indonesia zakat sudah dikenal sejak zaman Belanda terbukti Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Bijbal Nomor : 1892 dengan alasan mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu kerajaan , ini terbukti bahwa di Indonesia telah mengenal zakat sejak zaman penjajahan, tapi pada saat itu zakat belum diatur secara baik, namun sekitar tahun 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 tahun 1968 tentang pembentukan badan amil zakat dan baitul mal di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten dan Kota Madya.
Di Indonesia bahkan di Kota Bima zakat telah dikelola oleh Lembaga yang ditunjuk oleh masyarakat dan Pemerintah sehingga potensi zakat sehingga potensi zakat bisa menyentuh dan sampai kepada yang berhak memanfaatkannya.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat di Indonesia pada umumnya karena Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yaitu Lembaga atau Badan yang dibentuk oleh Pemerintah dan dikelola oleh masyarakat, selanjutnya mampukah badan yang dibentuk tersebut mengelola sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut.
Dari berbagai aspek tersebut dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pengelola zakat agar memperbaiki sistim pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
Selanjutnya pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membentuk lembaga pengelola zakat diharapkan berperan aktif dalam merespon tercapainya penyelenggaraan pengelolaan zakat sesuai harapan Undang-Undang dan harapan masyarakat.
Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk untuk mengelola zakat, infak dan sadakah untuk dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai harapan umat demi meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik sehingga keterbelakangan umat dari segi ekonomi dapat dibangun dan terjadi perubahan yang signifikan.
Di kota Bima, di samping Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat (ormas) Islam, didirikan pula Badan Amil Zakat (BAZ) telah dikukuhkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bima Nomor 111, Tahun 2003, yang bertugas-pokok, sebagai berikut:
1. Mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam;
2. Dalam melaksanakan tugsanya pengurus BAZ bertanggung-jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
Kedua lembaga zakat ini lahir sebagai desakan kebijakan Nasional yang berawal sekitar pertengahan tahun 1990-an, dengan munculnya lembaga amil zakat yang mempunyai semangat untuk memperbaiki jalur pengumpulan dan distribusi zakat. Sejalan dengan itu, seperti telah diungkapkan, bahwa pemerintah-pun mengeluarkan perangkat perundang-undangan berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999. Lembaga-lembaga zakat pun semakin banyak bermunculan . Namun demikian potensi zakat yang sebenarnya belum dapat digali secara maksimal, karena zakat masih dianggap sebagai sumbangan sukarela (voluntary donations) dan negara tidak dapat memaksa para wajib zakat (muzakki) untuk membayarkannya kepada penerima zakat (mustahiq).
Dengan demikian dapat diasumsikan, bahwa dengan mengembalikan zakat kepada kebijakan fiskal, potensi zakat yang sebenarnya akan dapat lebih diberdayakan secara maksimal.
bagus man////
BalasHapus