Negara Indonesia adalah Negara hukum oleh karena itu setiap lini kehidupan harus ada payung hukum yang mengaturnya termasuk pengelolaan zakat yang menjadi sumber dana dalam peningkatan ekonomi umat.
Pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 373 tentang Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Zakat, bahkan berbagai pedoman pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Pemerintah misalnya pedoman pembinaan zakat yang dikeluarkan oleh bimbingan Islam dan urusan haji Departemen Agama Pusat bahkan Lembaga Pengelolaan Zakat yang dikelola oleh ormas Islam dan Lembaga Swadaya Masyarakat juga diatur agar memiliki acuan atau dasar hukum yang tetap.
Berdasarkan paparan diatas bahwa upaya Pemerintah untuk mengatur Negara dan masyarakat sudah mulai meningkat dengan menyediakan segala perangkat hukum dan segala yang berhubungan dengan kebutuhannya, namun yang perlu digaris bawahi adalah segala yang berhubungan dengan payung hukum yang disediakan oleh Negara tersebut tentu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena hukum dibuat untuk mengatur agar segala sesuatunya berjalan dengan sebaik-baiknya.
Demikian juga pengelolaan zakat di Kota Bima agar zakat bisa mencapai target yang diharapkan oleh masyarakat harus dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan peraturan lainnya.
Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah baik dari Tingkat Pusat sampai Tingkat Daerah dan Kecamatan bahkan UPZ yang ada di Desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah suatu Lembaga yang memiliki tanggung jawab moral yang tinggi dalam mengelola zakat dan harus memiliki suatu kepribadian yang khusus yang mecirikan suatu lembaga yang bersih dan berwibawa (Good Goverment) agar masyarakat sebagai kultur hukum merespon operasionalisasi dari pada lembaga tesebut.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dalam mendukung penelitian ini maka teori yang digunakan atau dikembangkan dalam penelitian ini adalah: Teori juridik-normatif dan teori empirik-sosiologik. Teori ini dipergunakan untuk mempelajari praktek hukum Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai pengelola zakat yang dipercayakan oleh Pemerintah pengejawantahan amanat Undang-Undang Lembaga tersebut harus mencirikan suatu kepribadian yang nyata dalam praktek hukumnya.
Pasca kelahiran Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru pengeloaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh salah satu wadah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang sepenuhnya yang dibentuk oleh Pemerintah bersama masyarakat. Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua Badan Amil Zakat (BAZ) harus segera menyesuaikan diri dengan amanat Undang-Undang yakni pembentukannya berdasarkan wilayah Pemerintahan Negara mulai dari Tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, dengan demikian untuk pencapaian tujuan yang diinginkan oleh Negara yaitu mensejahterakan kehidupan Bangsa maka zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka pengelolaan zakat dengan sebaik-baiknya tentu harus mengiuti Undang-Undang dan peraturan lain yang mengaturnya; berikut diutarakan berbagai pandangan mengenai pelaksanaan undang-undang baik secara normatif, maupun Sosiologik, yakni:
1. Teori dan Pandangan Normatif
Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran Negara hukum yang kini dianut oleh Negara-negara di dunia adalah Negara Kesejahtraan (Welfare State). Ciri utama dari Negara ini adalah adanya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahtraan umum bagi warga negaranya, dalam kaitannya dengan organisasi Negara, untuk mengatur organisasi Negara dan susunan pemerintahan maka setiap Negara memerlukan suatu konstitusi. Konstitusi dalam kenyataannya lengkap mengatur hubungan antar lembaga Negara, dan dengan warga Negara serta menyatakan diri sebagai Negara hukum.
Untuk itu, partisipasi rakyat dalam berbagai fungsi kehidupan bernegara adalah merupakan salah satu sarana untuk mencapai penegakkan hukum ( Rule Of Law ) tersebut atau lebih dikenal dengan system demokratis. Dengan kata lain, Negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi.
Menurut H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan prinsip-prinsip Rechtstaat atau Negara hukum, sebagai berikut:
1. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh undang-undang dasar dan undang-undang lainnya.
2. Hak-hak asasi, terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah
3. Pembagian kekuasaan, kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada suatu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi dan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan.
4. Pengawasan lembaga kehakiman, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus dapat diajukan dan dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.
Pada abad ke-19 muncul konsep Rechtstaat dari Fredrich Julius Stahl. Menurut Stahl unsur-unsur Negara hukum (Rechtstaat) adalah sebgai berikut :
a. Perlindungan hak asasi manusia;
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
c. Pemisahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Peradilan administrasi dalam Perselisihan.
Pada saat yang sama muncul pula konsep Negara hukum (Rule Of Law) dari A.V. Dicey yang lahir dalam naungan system Anglosaxon. Menurutnya unsur-unsur Negara hukum adalah sebagai berikut :
a. supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat.
c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.
Selain itu menurut B. Arif Sidharta menyatakan, Negara hukum adalah Negara yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas dasar sebagai berikut:
Pertama, pengakuan, penghormatan dan perlindungan kepribadian umat manusia (identitas) yang mengimplementasikan asas pengakuan dan perlindungan martabat dan kebebasan manusia, yang merupakan asas fundamental Negara hukum. Kebebasan disini mencakup kebebasan individu, kebebasan kelompok, kebebasan masyarakat etnis, dan kebebasan masyarakat nasional. Kebebasan dan kemungkinan pelaksanaan faktualnya tidak tanpa batas, melainkan ditentukan dan dibatasi faktor kesejahtraan, keadaan factual eksternal, pandangan kefilsafatan dan keagamaan, nilai-nilai serta penetapan asas-asas dan kaidah lainnya.
Kedua, asas kepastian hukum yang mengimplementasikan hal berikut ini, para warga masyarakat harus bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan tindakan sewenang-wenang. dalam arti semua tindakan pemerintah harus bertumpu kepada aturan yang tertuang di dalam hukum positif.
Ketiga, asas persamaan (similia similibus). Pemerintah dan para pejabatnya harus memberikan perlakuan sama kepada semua orang, dan undang-undang juga berlaku sama untuk semua orang.
Keempat, asas demokrasi. Asas ini berkenaan dengan cara pengambilan keputusan , di mana setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi putusan dan tindakan pemerintah.
Kelima, asas pemerintah dan para pejabatnya pengemban fungsi melayani masyarakat. Asas ini menjabarkan ke dalam seperangkat asas umum pemerintahan yang layak (algemeene beginselen van behoorlijk bestuur). Syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi harus terjamin dan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.
Sejalan dengan itu, suatu konsepsi yang sangat penting diperhatikan berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan adalah konsep tentang kewenangan sangat memegang peranan penting dalam Hukum Administrasi Negara. Kewenangan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Bevoegheid yaitu berkaitan erat dengan wewenang pemerintah dalam mengelola dan melaksanakan kekuasaan Negara, adapun mengenai ruang lingkup kewenangan tidak hanya meliputi pengambilan keputusan oleh penguasa tetapi juga menyangkut kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah. Secara Teoritis kewenangan dapat diperoleh melalui tiga cara:
a. Atribusi: pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
b. Delegasi: pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain;
c. Mandat: terjadi ketika organ pemerintahan mengijinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya.
Menurut Bagir Manan (dalam Ridwan H.R) menjelaskan bahwa wewenang di dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (Macht). Kekuasaan hanya mengambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (Rechten en plichten).
Konsep kewenangan menurut beberapa orang sarjana adalah sebagai berikut :
• Philipus M. Hadjon: kewenangan pemerintah dapat beberapa kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi, yaitu kewenangan untuk memutuskan secara mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar namun tetap tunduk pada hukum.
• Herbert A. Simons: wewenang adalah suatu kekuasaan untuk mengambil keputusan dan berkaitan dengan atasan dan bawahan.
• S.F. Marbun : wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public (yuridis) juga sebagai kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang untuk melakukan hubungan hukum.
• Prajudi Atmosudirjo : wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.
Suatu hal yang penting dijelaskan, bahwa berbagai pemikiran mengenai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya sangatlah dipengaruhi oleh faktor pemeran (faktor non-juridik nirmatif) dalam uraian berikut.
2. Teori Efektivitas Hukum (Sosiologis)
Telah diungkapkan, bahwa pelaksanaan dan pengelolaan zakat tidak hanya diperankan oleh pemerintah; melainkan ditujukan kepada warga masyarakat, terutama warga yang memiliki kemampuan harta kekayaan berkewajiban mengeluarkan zakat (Muzakki), dan warga penerima zakat (Mustahiq). Berkenaan dengan itu, hukum merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, keutuhan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Atau dengan kata lain, keseraian antara ketertiban (yang bersifat lahiriah) dengan ketentraman yang bersifat batiniah.
Dengan demikian kehadiran hukum merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, sehingga sulit dibayangkan apabila dalam suatu masyarakat dapat berjalan tertib tanpa adanya hukum yang mengaturnya. Eksistensi Undang-undang Pengelolaan Zakat sangatlah diperlukan bagi pengembangan kehidupan umat, terutama bagi Mustahiq yang relatif sangat lemah.
Indikator kedua, pemahaman hukum, dalam arti sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari suatu peraturan. Dengan perkataan lain pemahaman hukum merupakan suatu pengertian atau penguasaan seseorang terhadap hukum tertentu, baik menyangkut substansi maupun tujuannya.
Indikator ketiga, sikap hukum artinya seseorang mempunyai kecendrungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya, sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.
Berdasarkan teori psikologi struktur pembentukan sikap meliputi:
a. Komponen kognitif (komponen konseptual) berkaitan dengan pengetahuan, pandangan terhadap obyek sikap;
b. Komponen afektif (komponen emosional) yakni berhubungan dengan perasaan senang atau tidak senang terhadap obyek sikap;
c. Komponen konatif (komponen perilaku) yakni komponen yang berhubungan dengan sikap tindak terhadap obyek sikap.
Indikator keempat, pola perilaku hukum artinya seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengenai hal ini Friedman mengemukakan bahwa :
“Compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or command, a deliberate instance of legal behavior that bends toward the legal act that ovoked it. Or the legal behavior in the middle, one important type might be colled evasion. Evasive behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short of noncompliance or, as the case may be, legal culpability”.
Berdasarkan pendapat tersebut, maka perilaku seseorang terhadap hukum dapat diklasifikasikan dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan (compliance), ketidaktaatan atau penyimpangan (deviance) dan pengelakan atau menghindar (evasion). Secara teoritis prilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang merupakan psikologik yang ada pada diri seseorang. Faktor ini condong menggerakkan orang yang bersangkutan untuk mempromosikan kepentingan pribadi atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang rasional, sehingga faktor inilah yang pertama-tama menggerakkan seseorang untuk taat terhadap suatu ketentuan, karena individu selalu berupaya mencari kemudahan dan kemanfaatan bagi dirinya. Selain faktor internal, faktor lain yang mempengaruhi prilaku seseorang adalah faktor-faktor yang eksis di luar diri seseorang (eksternal) yang berupa lingkungan sosial yang penuh dengan pengaturan dan pengharusan (dunia normatif). Faktor internal dapat disebut sebagai penggerak dan pengada prilaku, sedangkan faktor eksternal adalah faktor pembentukan atau pemolaannya .
Dalam kehidupan bermasyarakat, kedua faktor tersebut sangat penting artinya karena akan menentukan pola prilaku yang diwujudkan. Pengaruh kedua faktor itu akan tampak dari warga masyarakat yang selalu bergerak dan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang akan mendukung prilakunya.
Selanjutnya Giddens mengemukakan ada tiga hal yang mem pengaruhi lahirnya prilaku yaitu: Pertama reflaxtif of action, kedua ratioanalization of action dan ketiga motivation of action. Reflextion monitoring of action, tindakan para individu yang diwujudkan berdasarkan pengalaman dan tindakan para individu tersebut tercipta karena adanya hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Rationalization of action, yaitu suatu tindakan yang dilakukan individu berdasarkan alas an yang logis/rasional karena adanya pengetahuan dari individu yang bersangkutan. Motivation of action yaitu suatu kemauan dari para individu yang didasarkan pada aspek kesadaran dan ketidak sadaran individu terhadap kognisi dan emosinya.
Prilaku seseorang seringkali dilakukan secara sadar dan ketidak sadaranya, prilaku yang dilandasi dengan penuh kesadaran akan membawa manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Karena itu prilaku hendaknya didukung oleh niat yang baik dan dengan kesedaran yang tinggi.
Fishbein, dalam hal ini mengemukakan bahwa niat seseorang untuk berprilaku di pengaruhi oleh persepsinya tentang manfaat prilaku tersebut serta persepsinya tentang sikap kelompok panutannya. Selanjutnya Fishbein mengemukakan beberapa proposisi yakni:
a. Prilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk melakukan perilaku tersebut;
b. Niat seseorang untuk melakukan prilaku tertentu dipengaruhi oleh keyakinannya (beliefs) mengenai konsekwensi dari tindakan tersebut serta manfaatnya bagi dirinya;
c. Niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh keyakinannya mengenai harapan-harapan kelompok panutan serta motivasinya untuk memenuhi harapan tersebut.
Menurut Hobbes dan Freud, pada dasarnya perilaku individu manusia adalah egoistis dan karenanya cenderung memuaskan kepentingannya sendiri . Akibat sifat manusia yang cenderung memuaskan kepentingannya sendiri, maka seringkali menimbulkan benturan-benturan kepentingan dengan pihak lain yang apabila tidak dikendalikan akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan sosial (deviasi sosial).
Untuk menganalisis bekerjanya hukum sebagai suatu sistem, Friedman menyatakan bahwa “ A legal system in actual operation is complex organism in which structure, substance and culture interact ” .
Yang dimaksud dengan komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak didalam suatu mekanisme misalnya organisasi-organisasi/lembaga-lembaga hukum). Komponen substansi yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum (misalnya norma-norma hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan yang dibuat oleh pengadilan atau yang ditetapkan oleh badan pemerintah). Sedangkan komponen kultur merupakan komponen pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah kultur/budaya masyarakat (terdiri dari nilai-nilai dan sikap publik).
Pengukuran terhadap efektivitas hukum atau pelaksanaan hukum dapat dilihat melalui norma yang ada di dalam undang-undang itu sendiri, dimana yang dimaksud dengan norma disini terutama dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Zakat menurut Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999. Selain melalui norma yang terdapat di dalam Undang-undang itu sendiri, efektivitas hukum dapat dilihat dari pemahaman masyarakat terhadap norma yang ada artinya bahwa bagaimanakah penguasaan seseorang terhadap materi atau isi dari peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dapat dilihat dari prilaku aparat penegak hukum artinya bahwa penegak hukum adalah merupakan ujung tombak dari penegakan hukum di lapangan. Yang menjadi permasalahan adalah ketika substansi undang-undangya sangat responsip, prilaku masyarakat menunjukkan ketaatan terhadap norma tadi tetapi jika aparatnya tidak mampu melaksanakan norma tadi, maka akan terjadi ketimpangan dalam hal penegakan hukum di masyarakat.
Mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, menurut Robert B. Seidman ada 3 (tiga) unsur yang berkaitan didalamnya yaitu:
a. Lembaga pembuat peraturan;
b. Lembaga penerap peraturan (birokrasi);
c. Pemegang peran.
Selanjutnya oleh Seidman dinyatakan bahwa tingkah laku pemegang peran dapat ditentukan oleh peraturan-peraturan hukum yang disampaikan kepadanya, dan oleh keseluruhan kekuatan-kekuatan sosial yang bekerja didalam masyarakat. Dan lembaga penerapan sanksi/peraturan akan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku tergantung dari adanya sanksi yang ada padanya. Setiap tingkah laku pemegang peran dapat merupakan umpan balik yang disampaikan kepada pembuat peraturan.
Namun bekerjanya hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan itu saja, tetapi juga oleh faktor-faktor lainnya. Termasuk faktor-faktor anyg turut menentukan respon yang akan diberikan oleh pemegang peran adalah:
a. sanksi yang terdapat didalamnya;
b. aktivitas dari lembaga-lembaga/ badan pelaksanan hukum;
c. seluruh komplek kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya lagi yang bekerja atas diri si pemegang peran itu.
Anda ingin mendapatkan artikel tentang Islam yang paling hot silakan kunjungi website kami!
Rabu, 21 Juli 2010
Pengolaan Zakat dan Permasalahannya
Permasalahan pengelolaan zakat secara juridis normatif dalam kaitannya dengan spirit otonomi daerah kian menarik untuk diteliti. Hal ini karena zakat merupakan salah satu alternatif lembaga pendanaan bagi kemaslahatan ummat yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi persyaratan tertentu diwjibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada yang berhak menerima dengan persyaratan yang ditentukan menurut ajaran Islam. Berkenaan dengan itu, kesejahteraan merupakan salah satu cita-cita Bangsa Indonesia yang begitu luhur, sehingga kalimat tersebut dituangkan dalam salah satu isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Inonesia dan memajukan kesejahteraan umum “ .
Permasalahan zakat yang diteliti, mengenai landasan hukum pengelolaan zakat, mekanisme yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga pengelola zakat, serta kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan zakat.
Pada dasarnya zakat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999, Nomor: 164), tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu pertimbangan yang diketengahkan dalam peraturan perundang-undangan ini bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan nasional negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan Nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersfat pisik, materi dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan peran-serta masyarakat dalam pembangunan Nasioanal.
Kian jelas, bahwa pengelolaan zakat dimaksudkan untuk menggali potensi sumberdaya pembangunan yang berasal dari muslim yang memiliki kemampuan finansial untuk dikelola dalam meningkatkan jalannya pembangunan di daerah. Pengelolaan zakat sangatlah erat dengan penerimaan daerah dari sektor pajak penghasilan . Pengelolaan kedua sumberdaya ini secara lebih luas, diberikan amanat kepada Pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan rakyat dalam berbagai aspek kehidupan.
Secara sederhana, kebijakan pajak (fiskal) adalah kebijakan yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini bersama dengan kebijakan lainnya, seperti kebijakan moneter dan perdagangan bertujuan untuk mempengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal mempunyai posisi strategis karena kebijakan moneter kurang mendapatkan prioritas.
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral dalam mengelola persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti tingkat invlasi, nilai tukar mata uang, atau pertumbuhan ekonomi. Kebijakn moneter ini dapat berupa menaik-turunkan tingkat suku-bunga, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui operasi pasar, atau menetapkan reserve requairements atau melakukan aktivitas di pasar valuta asing. Jelas bahwa kebijakan moneter akan banyak bertentangan dengan ekonomi konsepsi Islam yang tidak mengenal pembungaan uang. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar seharusnya dihadapkan kepada kebijakan fiskal untuk memperlancar jalannya perekonomian.
Zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal pada masa awal Islam. Di samping itu sebagai sumber pendapatan negara Islam yang utama pada waktu itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk goverment expenditure maupun goverment transfer . Zakat juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama kaum lemah.
Kemunduran pemerintah Muslim (dawlah Islamiah) mulai terjadi ketika zakat terpisah dari kebijakan fiskal negara, dan menjadi urusan masing-masing pribadi muslim. Sistem kekhalifahan yang merakyat yang lebih modern diganti dengan sistem monarkhi. Sumber-sumber pendapatan negara pun disesuaikan dengan yang dianut oleh kerajaan-kerajaan lainnya terutama dari sektor pajak, atau bahkan upeti. Penggunaannya pun semakin menjauh dari spirit zakat.
Dalam struktur kebijakan fiskal konvensional, zakat belum menjadi salah satu instrumen. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin mensucikan hartanya. Pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan secara tradisional dan bersifat end-to end distribution. Hasilnya, zakat dibuat tidak berdaya menghadapi tingkat kemiskinan yang melanda negara muslim (Indonesia di daerah, termasuk kota Bima).
Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia sudah cukup lama, telah melewati dari pelita kepelita, tapi warisan penjajahan seperti kesengsaraan, keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan masih membelenggu Bangsa dan Negara Indonesia. Pemerintah telah menggunakan berbagai strategi dalam rangka mengangkat derajat kehidupan masyarakat, tapi masih saja tidak mampu untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Bangsa dan Negara tersebut.
Walaupun kemampuan Negara masih terbatas dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tapi diperlukan adanya kesadaran bersama semua komponen Bangsa untuk membangun masyarakat melalui peran serta dalam bidangnya melalui potensi yang dimiliki masing-masing.
Umat Islam sebagai mayoritas di Negeri ini merupakan komponen Bangsa yang dapat membantu berperan dalam memberdayakan masyarakat dan Bangsa untuk mengangkat derajat Bangsa dari keterbelakangan.
Dalam ajaran Islam ada potensi besar yang dikenal dengan istilah zakat yang merupakan syariat dan ketentuan Alllah SWT yang menciptakan umat manusia serta alam semesta ini betapa Maha sempurnanya Alllah SWT setelah menciptakan manusia, langit dan bumi beserta isinya, kemudian memikirkan lagi nasib umatnya untuk melanjutkan kehidupan umatnya didunia ini dengan mensyariatkan atau memerintahkan agar mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang tidak mampu (fakir-miskin).
Hal ini merupakan suatu potensi besar umat Islam dalam membangun Bangsa dan Negara melalui zakat, karena zakat dalam ajaran Islam memiliki potensi yang dapat digali sebagai sumber dana untuk memberdayakan umat karena ibadah zakat selain memiliki dimensi vertikal sebagai bentuk pengabdian kepada sang Khalik juga memiliki dimensi horizontal sebagai bentuk keperdulian terhadap sesama manusia terutama yang kurang beruntung hidupnya.
Zakat adalah merupakan suatu kehendak Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri dimana perinyah zakat tersebut ditentukan dengan segala aturan-aturan dalam Al-Qur’an secara jelas dan lugas dan tidak bisa dibantah dan direkayasa oleh siapapun. Pada zaman Rasulullah zakat sudah mulai diatur bahkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah zakat baru disyariatkan secara terperinci.
Di Indonesia zakat sudah dikenal sejak zaman Belanda terbukti Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Bijbal Nomor : 1892 dengan alasan mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu kerajaan , ini terbukti bahwa di Indonesia telah mengenal zakat sejak zaman penjajahan, tapi pada saat itu zakat belum diatur secara baik, namun sekitar tahun 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 tahun 1968 tentang pembentukan badan amil zakat dan baitul mal di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten dan Kota Madya.
Di Indonesia bahkan di Kota Bima zakat telah dikelola oleh Lembaga yang ditunjuk oleh masyarakat dan Pemerintah sehingga potensi zakat sehingga potensi zakat bisa menyentuh dan sampai kepada yang berhak memanfaatkannya.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat di Indonesia pada umumnya karena Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yaitu Lembaga atau Badan yang dibentuk oleh Pemerintah dan dikelola oleh masyarakat, selanjutnya mampukah badan yang dibentuk tersebut mengelola sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut.
Dari berbagai aspek tersebut dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pengelola zakat agar memperbaiki sistim pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
Selanjutnya pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membentuk lembaga pengelola zakat diharapkan berperan aktif dalam merespon tercapainya penyelenggaraan pengelolaan zakat sesuai harapan Undang-Undang dan harapan masyarakat.
Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk untuk mengelola zakat, infak dan sadakah untuk dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai harapan umat demi meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik sehingga keterbelakangan umat dari segi ekonomi dapat dibangun dan terjadi perubahan yang signifikan.
Di kota Bima, di samping Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat (ormas) Islam, didirikan pula Badan Amil Zakat (BAZ) telah dikukuhkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bima Nomor 111, Tahun 2003, yang bertugas-pokok, sebagai berikut:
1. Mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam;
2. Dalam melaksanakan tugsanya pengurus BAZ bertanggung-jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
Kedua lembaga zakat ini lahir sebagai desakan kebijakan Nasional yang berawal sekitar pertengahan tahun 1990-an, dengan munculnya lembaga amil zakat yang mempunyai semangat untuk memperbaiki jalur pengumpulan dan distribusi zakat. Sejalan dengan itu, seperti telah diungkapkan, bahwa pemerintah-pun mengeluarkan perangkat perundang-undangan berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999. Lembaga-lembaga zakat pun semakin banyak bermunculan . Namun demikian potensi zakat yang sebenarnya belum dapat digali secara maksimal, karena zakat masih dianggap sebagai sumbangan sukarela (voluntary donations) dan negara tidak dapat memaksa para wajib zakat (muzakki) untuk membayarkannya kepada penerima zakat (mustahiq).
Dengan demikian dapat diasumsikan, bahwa dengan mengembalikan zakat kepada kebijakan fiskal, potensi zakat yang sebenarnya akan dapat lebih diberdayakan secara maksimal.
Permasalahan zakat yang diteliti, mengenai landasan hukum pengelolaan zakat, mekanisme yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga pengelola zakat, serta kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan zakat.
Pada dasarnya zakat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999, Nomor: 164), tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu pertimbangan yang diketengahkan dalam peraturan perundang-undangan ini bahwa pengelolaan zakat ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan nasional negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan Nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersfat pisik, materi dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan peran-serta masyarakat dalam pembangunan Nasioanal.
Kian jelas, bahwa pengelolaan zakat dimaksudkan untuk menggali potensi sumberdaya pembangunan yang berasal dari muslim yang memiliki kemampuan finansial untuk dikelola dalam meningkatkan jalannya pembangunan di daerah. Pengelolaan zakat sangatlah erat dengan penerimaan daerah dari sektor pajak penghasilan . Pengelolaan kedua sumberdaya ini secara lebih luas, diberikan amanat kepada Pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan rakyat dalam berbagai aspek kehidupan.
Secara sederhana, kebijakan pajak (fiskal) adalah kebijakan yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini bersama dengan kebijakan lainnya, seperti kebijakan moneter dan perdagangan bertujuan untuk mempengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal mempunyai posisi strategis karena kebijakan moneter kurang mendapatkan prioritas.
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral dalam mengelola persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti tingkat invlasi, nilai tukar mata uang, atau pertumbuhan ekonomi. Kebijakn moneter ini dapat berupa menaik-turunkan tingkat suku-bunga, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui operasi pasar, atau menetapkan reserve requairements atau melakukan aktivitas di pasar valuta asing. Jelas bahwa kebijakan moneter akan banyak bertentangan dengan ekonomi konsepsi Islam yang tidak mengenal pembungaan uang. Oleh karena itu, perhatian yang lebih besar seharusnya dihadapkan kepada kebijakan fiskal untuk memperlancar jalannya perekonomian.
Zakat mempunyai kedudukan utama dalam kebijakan fiskal pada masa awal Islam. Di samping itu sebagai sumber pendapatan negara Islam yang utama pada waktu itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk goverment expenditure maupun goverment transfer . Zakat juga mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama kaum lemah.
Kemunduran pemerintah Muslim (dawlah Islamiah) mulai terjadi ketika zakat terpisah dari kebijakan fiskal negara, dan menjadi urusan masing-masing pribadi muslim. Sistem kekhalifahan yang merakyat yang lebih modern diganti dengan sistem monarkhi. Sumber-sumber pendapatan negara pun disesuaikan dengan yang dianut oleh kerajaan-kerajaan lainnya terutama dari sektor pajak, atau bahkan upeti. Penggunaannya pun semakin menjauh dari spirit zakat.
Dalam struktur kebijakan fiskal konvensional, zakat belum menjadi salah satu instrumen. Pelaksanaan zakat selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin mensucikan hartanya. Pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan secara tradisional dan bersifat end-to end distribution. Hasilnya, zakat dibuat tidak berdaya menghadapi tingkat kemiskinan yang melanda negara muslim (Indonesia di daerah, termasuk kota Bima).
Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia sudah cukup lama, telah melewati dari pelita kepelita, tapi warisan penjajahan seperti kesengsaraan, keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan masih membelenggu Bangsa dan Negara Indonesia. Pemerintah telah menggunakan berbagai strategi dalam rangka mengangkat derajat kehidupan masyarakat, tapi masih saja tidak mampu untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Bangsa dan Negara tersebut.
Walaupun kemampuan Negara masih terbatas dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tapi diperlukan adanya kesadaran bersama semua komponen Bangsa untuk membangun masyarakat melalui peran serta dalam bidangnya melalui potensi yang dimiliki masing-masing.
Umat Islam sebagai mayoritas di Negeri ini merupakan komponen Bangsa yang dapat membantu berperan dalam memberdayakan masyarakat dan Bangsa untuk mengangkat derajat Bangsa dari keterbelakangan.
Dalam ajaran Islam ada potensi besar yang dikenal dengan istilah zakat yang merupakan syariat dan ketentuan Alllah SWT yang menciptakan umat manusia serta alam semesta ini betapa Maha sempurnanya Alllah SWT setelah menciptakan manusia, langit dan bumi beserta isinya, kemudian memikirkan lagi nasib umatnya untuk melanjutkan kehidupan umatnya didunia ini dengan mensyariatkan atau memerintahkan agar mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang tidak mampu (fakir-miskin).
Hal ini merupakan suatu potensi besar umat Islam dalam membangun Bangsa dan Negara melalui zakat, karena zakat dalam ajaran Islam memiliki potensi yang dapat digali sebagai sumber dana untuk memberdayakan umat karena ibadah zakat selain memiliki dimensi vertikal sebagai bentuk pengabdian kepada sang Khalik juga memiliki dimensi horizontal sebagai bentuk keperdulian terhadap sesama manusia terutama yang kurang beruntung hidupnya.
Zakat adalah merupakan suatu kehendak Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri dimana perinyah zakat tersebut ditentukan dengan segala aturan-aturan dalam Al-Qur’an secara jelas dan lugas dan tidak bisa dibantah dan direkayasa oleh siapapun. Pada zaman Rasulullah zakat sudah mulai diatur bahkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah zakat baru disyariatkan secara terperinci.
Di Indonesia zakat sudah dikenal sejak zaman Belanda terbukti Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Bijbal Nomor : 1892 dengan alasan mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu kerajaan , ini terbukti bahwa di Indonesia telah mengenal zakat sejak zaman penjajahan, tapi pada saat itu zakat belum diatur secara baik, namun sekitar tahun 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 tahun 1968 tentang pembentukan badan amil zakat dan baitul mal di Tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten dan Kota Madya.
Di Indonesia bahkan di Kota Bima zakat telah dikelola oleh Lembaga yang ditunjuk oleh masyarakat dan Pemerintah sehingga potensi zakat sehingga potensi zakat bisa menyentuh dan sampai kepada yang berhak memanfaatkannya.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat di Indonesia pada umumnya karena Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yaitu Lembaga atau Badan yang dibentuk oleh Pemerintah dan dikelola oleh masyarakat, selanjutnya mampukah badan yang dibentuk tersebut mengelola sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut.
Dari berbagai aspek tersebut dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pengelola zakat agar memperbaiki sistim pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
Selanjutnya pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membentuk lembaga pengelola zakat diharapkan berperan aktif dalam merespon tercapainya penyelenggaraan pengelolaan zakat sesuai harapan Undang-Undang dan harapan masyarakat.
Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk untuk mengelola zakat, infak dan sadakah untuk dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai harapan umat demi meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik sehingga keterbelakangan umat dari segi ekonomi dapat dibangun dan terjadi perubahan yang signifikan.
Di kota Bima, di samping Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat (ormas) Islam, didirikan pula Badan Amil Zakat (BAZ) telah dikukuhkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bima Nomor 111, Tahun 2003, yang bertugas-pokok, sebagai berikut:
1. Mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam;
2. Dalam melaksanakan tugsanya pengurus BAZ bertanggung-jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
Kedua lembaga zakat ini lahir sebagai desakan kebijakan Nasional yang berawal sekitar pertengahan tahun 1990-an, dengan munculnya lembaga amil zakat yang mempunyai semangat untuk memperbaiki jalur pengumpulan dan distribusi zakat. Sejalan dengan itu, seperti telah diungkapkan, bahwa pemerintah-pun mengeluarkan perangkat perundang-undangan berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999. Lembaga-lembaga zakat pun semakin banyak bermunculan . Namun demikian potensi zakat yang sebenarnya belum dapat digali secara maksimal, karena zakat masih dianggap sebagai sumbangan sukarela (voluntary donations) dan negara tidak dapat memaksa para wajib zakat (muzakki) untuk membayarkannya kepada penerima zakat (mustahiq).
Dengan demikian dapat diasumsikan, bahwa dengan mengembalikan zakat kepada kebijakan fiskal, potensi zakat yang sebenarnya akan dapat lebih diberdayakan secara maksimal.
Langganan:
Postingan (Atom)